ERP Jakarta: Kajian Mendalam Dilakukan, Implementasi Belum Diputuskan
Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menekankan bahwa rencana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) di ibu kota masih dalam tahap pengkajian mendalam. Ia meminta masyarakat untuk tidak terburu-buru menyimpulkan atau membentuk opini bahwa kebijakan ini sudah pasti akan diterapkan.
"Saya mohon untuk tidak ada framing yang mengatakan saya menetapkan ERP. Ini masih dalam proses kajian yang komprehensif," ujar Pramono di kawasan Sunter, Jakarta Utara.
Menurut Pramono, ide mengenai ERP bukanlah sesuatu yang baru. Wacana ini sudah muncul sejak era kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo dan terus berlanjut menjadi topik pembahasan di pemerintahan-pemerintahan berikutnya. Namun, berbagai kendala teknis dan sistem pendukung yang belum memadai menjadi alasan utama mengapa kebijakan ini belum terealisasi hingga saat ini.
"Semangat untuk menerapkan ERP ini sudah ada sejak zaman Bang Foke, Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Jarot, Mas Anies, PJ Gubernur dan lain-lain. Namun, mengapa sampai sekarang belum bisa diimplementasikan? Karena sistem pendukungnya belum siap," jelasnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini fokus pada pembenahan dan peningkatan sistem transportasi publik sebagai prasyarat utama sebelum ERP dapat dipertimbangkan secara matang. Pengembangan layanan Transjabodetabek menjadi prioritas utama. Beberapa rute baru telah diresmikan, dan direncanakan akan ada penambahan rute lainnya dalam waktu dekat.
"Setelah sistem transportasi publik memadai dan pemerintah dapat memberikan subsidi yang sesuai, barulah kita akan membahas lebih lanjut mengenai waktu yang tepat untuk implementasi ERP," tambah Pramono.
Sebelumnya, sempat beredar informasi di media sosial mengenai rencana penerapan ERP di 25 ruas jalan di Jakarta dengan tarif antara Rp5.000 hingga Rp19.900. Informasi ini kemudian dibantah oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memberlakukan kebijakan ERP. Saat ini, fokus utama adalah membangun infrastruktur transportasi publik yang layak dan memadai sebelum mempertimbangkan penerapan ERP secara serius.