Mendagri Tolak Keras Usulan Penggunaan Dana Pendidikan dan Kesehatan untuk PSU Pilkada 2024

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dengan tegas menolak usulan penggunaan anggaran pendidikan dan kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024. Penolakan ini disampaikan menyusul usulan yang diajukan oleh anggota Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra, Longki Djanggola, dalam rapat kerja Komisi II bersama di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025).

Longki Djanggola mengusulkan agar pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menggunakan 10-20% dari anggaran pendidikan dan kesehatan untuk menutupi kekurangan biaya PSU. Argumennya, langkah ini dapat meringankan beban keuangan daerah dalam penyelenggaraan PSU dan dinilai sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025 tentang efisiensi anggaran. Ia berpendapat bahwa pengalihan sebagian dana tersebut untuk kepentingan daerah, khususnya penyelenggaraan Pilkada, dapat dibenarkan dan sejalan dengan semangat efisiensi anggaran.

"Barangkali saran saja untuk meringankan jalan mencari dana, memutuskan dana ini barangkali jalan lain yang mungkin bisa ditempuh untuk memberikan kewenangan, diskresi kepada daerah untuk menggunakan dana wajib misalnya anggaran pendidikan 20% dan kesehatan 10%", ujar Longki dalam rapat tersebut. Ia menekankan pentingnya memberikan diskresi kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana tersebut guna mendukung kelancaran PSU.

Namun, Mendagri Tito Karnavian secara tegas membantah usulan tersebut. Dalam pernyataan terpisah usai rapat, Tito menegaskan bahwa anggaran pendidikan dan kesehatan merupakan pos anggaran yang tidak dapat diganggu gugat. Hal ini sejalan dengan surat efisiensi anggaran yang telah dikeluarkan sebelumnya, yang secara eksplisit melarang pengurangan anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

"Jangan, di dalam surat efisiensi saya itu jelas sekali yang pendidikan, kesehatan yang wajib infrastruktur itu tidak boleh diganggu," tegas Tito. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas anggaran sektor pendidikan dan kesehatan untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan di bidang tersebut. Mendagri menekankan perlunya prioritas pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, bukan pengalihan dana untuk keperluan lain.

Tito Karnavian juga memberikan arahan alternatif terkait pembiayaan PSU. Ia menyarankan agar pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran, terutama pada belanja operasional, khususnya yang terkait dengan pengeluaran pegawai dan proyek-proyek yang tidak esensial. "Jangan proyek kemudian pengadaan-pengadaan itu yang tidak perlu, nah itu kira-kira. Jadi diambil dari porsi yang paling banyak itu lah harus diambil dari porsi belanja operasional, terutama yang untuk kepentingan pegawai sendiri," tuturnya. Mendagri juga menekankan pentingnya penggunaan dana tersebut untuk kepentingan prioritas seperti perbaikan fasilitas sekolah, misalnya toilet sekolah, dan pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi.

Dengan demikian, penolakan Mendagri terhadap usulan penggunaan dana pendidikan dan kesehatan untuk PSU Pilkada 2024 menegaskan komitmen pemerintah untuk memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai pilar utama pembangunan nasional. Langkah ini diharapkan dapat memastikan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan terhindar dari potensi penyimpangan anggaran.