Pemerintah Segera Berikan IUPK Tambang Batubara kepada Muhammadiyah

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bapak Bahlil Lahadalia, secara resmi menyatakan akan segera menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) batubara untuk organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Bahlil saat memberikan pidato di Madrasah Mualimin Muhammadiyah, Bantul, Yogyakarta, pada Senin, 10 Maret 2025. Keputusan ini menandai langkah signifikan dalam rencana pemerintah untuk memberikan akses sumber daya alam kepada organisasi kemasyarakatan. Penyerahan IUPK ini direncanakan akan rampung pada bulan Ramadan.

Dalam pidatonya, Menteri Bahlil menegaskan komitmen pemerintah untuk merealisasikan pemberian IUPK tambang batubara kepada Muhammadiyah. Beliau menyatakan bahwa proses pemberian IUPK ini merupakan tindak lanjut arahan langsung dari Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini juga sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Minerba. Setelah penerbitan IUPK, Muhammadiyah selanjutnya akan dapat meningkatkan status izinnya menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan memulai proses produksi. Menteri Bahlil bahkan menargetkan penyelesaian seluruh proses administrasi ini sebelum berakhirnya bulan Ramadan.

Proses pemberian IUPK kepada organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah ini telah melalui tahapan verifikasi dan evaluasi yang menyeluruh. Pemerintah memastikan bahwa seluruh prosedur administrasi dan regulasi yang berlaku telah dipenuhi secara lengkap oleh Muhammadiyah. Proses ini juga melibatkan berbagai instansi terkait untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemberian IUPK ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Muhammadiyah dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional.

Langkah ini menandakan upaya pemerintah untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan memberikan akses kepada organisasi kemasyarakatan, pemerintah berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ke depannya, diharapkan akan ada kerjasama yang lebih erat antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Muhammadiyah setelah diterbitkannya IUPK meliputi:

• Penyelesaian proses administrasi untuk meningkatkan IUPK menjadi IUP.
• Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasional pertambangan sesuai dengan aturan yang berlaku.
• Pembentukan tim manajemen dan tenaga kerja yang profesional dan berkompeten di bidang pertambangan.
• Penetapan strategi pengelolaan tambang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
• Kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan keberhasilan operasional pertambangan.

Pemerintah akan terus memberikan pendampingan dan pengawasan untuk memastikan pengelolaan tambang batubara oleh Muhammadiyah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan.